Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat: Setuju Tidak Boleh Ada Transaksi Politik Dalam Pengesahan APBD
Pena Indonesia.co.id – Wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak,SH, menyatakan penekanan Ketua KPK Firli Bahuri agar tidak bermain main dengan penggunaan anggaran adalah sangat tepat ditengah maraknya kepala daerah yang kini berhadapan dengan masalah hukum atau terkena OTT KPK.
Hal tersebut disampaikan Sahat menghadiri Rakor dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).
“Beliau sangat serius dalam melakukan pencegahan korupsi di Jawa Timur,” ungkap Sahat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Jawa Timur ini.
Ia juga menilai diawal kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri dengan melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo dan Ketua KPU membuktikan hal serius agar pejabat pemerintah tidak bermain main terutama belanja barang dan jasa. Pesan ketua KPK tentu juga untuk anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan siapa saja yang bersentuhan dengan APBN maupun APBD.
” Saya sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan ketua DPD Golkar kabupaten/kota juga wanti wanti agar kader partai yang duduk di legislatif, dan di pemerintahan untuk berhati hati dan tidak bermain dengan anggaran. Kalau sampai ada kader yang terlibat , maka bicaranya aturan partai. Selain itu juga menurunkan citra partai. ” pungkas Sahat Tua Simanjuntak.
Rapat koordinasi dengan tema ” mewujudkan pemerintahan yang aman dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat seiring dengan Perpres 80/2019.
Rakor yang menghadirkan narasumber utama Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri. Selain Gubernur Khofifah Indar Parawansa, hadir pula Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Prasetja Boedi, Kejati Jatim Mohammad Dhofir, Kapolres se Jatim, Dandim se Jatim, Kejari se Jatim, Kadis OPD dilingkungan Pemprov, dan para Camat.
