Raih WTP, Wakil DPRD Jatim Sahat Simanjuntak Apresiasi Pemprov Jatim

Penaindonesia.co.id-Newnormal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 9 kalinya. Raihan itu menggembirakan karena mampu menunjukkan pada rakyat bahwa anggaran yang dikelola benar-benar mengacu pada aturan yang benar. 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Kamis (18/6) lalu mengatakan, raihan WTP menyebut ini pertanda kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur  Jatim di tahun pertama serta tim keuangan, Sekdaprov, Bapedda, BPKAD  dan Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik. 

“Gubernur Jawa timur, Bu Khofifah, Pak Emil, dan tim anggaran di bawah komandan Sekdaprov Heru Tjahjono, Bapedda, BPKAD, dan Inspektorat telah menunjukkan kemampuan mereka mempertahankan kinerja pembukuan dan pelaporan keuangan dengan baik. Keempat lembaga ini menjadi unsur utama dalam perencanaan dan  pertanggung jawaban penggunaan keuangan provinsi yang menentukan bagus tidaknya pembukuan dan pelaporan keuangan  Pemprov Jatim. Tentu Juga kita berterima kasih kepada OPD-OPD yang patuh memberikan laporan disetiap kegiatan yang dilakukan,” ujar Sahat usai mengikuti acara Sidang Paripurna DPRD Jatim penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK di gedung DPRD Jatim.

Politisi asal Golkar Jatim ini juga menegaskan, Raihan opini WTP ini, juga melegakan DPRD Jatim sebab itu artinya kinerja dewan dalam lakukan pengawasan anggaran eksekutif juga positif, sesuai dengan tugasnya. Selain itu dari sisi anggaran, DPRD Jatim tidak ada masalah atas anggaran yang digunakan para wakil rakyat.

“Kita juga lega ya karena dengan WTP ini artinya sebagai wakil rakyat, kerja kita dalam pengawasan anggaran Jatim baik hearing maupun kunker sudah sesuai dengan undang undang. Ini bisa dilihat juga dari anggaran DPRD Jatim, anggaran Setwan yang kita gunakan, juga tidak ada catatan atau masalah,” ungkap Politiis berdarah arek Medan kelahiran Surabaya.

“Kalau pun ada catatan catatan dalam WTP itu persolan di luar kita , seperti bantuan sosial, dana Bos, itu diluar program dewan. Dengan catatan ini ke depan untuk anggaran Bansos atau apapun kita harus mengawal agar kegiatannya selesai dengan pelaporan yang baik dan tepat waktu. Anggota Dewan ini jangan hanya jadi aspirator reses di dapil tapi para anggota dewan punya kewajiban untuk mengawal mulai dari awal sampai pelaporannya bisa tuntas dan paripurna,” pungkas Sahat .

Sementara, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menyampaikan, capaian ini juga atas kinerja DPRD Jatim yang melakukan pengawasan keuangan Pemprov dengan baik, “Semua berjalan atas pengawasan sangat berkualitas DPRD Jatim. Baik publik hearing maupun lewat kunjungan kerjanya. Kebersamaan ini menjadi bagian sangat penting. Agar proses pelakasanaan rupiah demi rupiah APBD akan terkawal dan terus kita tingkatkan. Tidak sekadar penggunaannya tapi produktivitas melalui APBD Pemprov Jatim,” tutur khofifah.