Presiden Joko Widodo Minta KPK, BPKP, dan Kejaksaan Awasi Penyaluran Bansos

PenaIndonesia.co.id-LawanCorona. Untuk Gegah penyelewengan atau Korupsi dana Bansos pendemi covid 19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan.

“Kita memiliki lembaga-lembaga itu untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tegasnya.

Kepala Negara juga menegaskan, agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan.

Di kutip dari laman detik.com, Permintaan Presiden itu setelah beberapa hari ini menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai. Dia geram penyalurannya berbelit-belit dan begitu lambat untuk sampai ke penerima.

Jokowi pun kembali membahasnya dalam rapat terbatas dengan para menteri kemarin. Dia mengungkapkan prosedur penyaluran bansos tunai terlalu rumit.

“Kecepatan yang kita inginkan agar (penyaluran) bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit,” tegasnya saat membuka rapat terbatas virtual, Selasa (19/5/2020).

Jokowi menekankan saat ini adalah situasi yang luar biasa dan tidak normal. Oleh karena itu bansos baik dalam bentuk tunai maupun sembako dibutuh percepatan dalam penyalurannya.

Dia pun meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun dia menekankan harus tetap akuntabel.

“Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali,” tambahnya.