Perseteruan Kasat Sabhara dengan KaPolres Blitar Dilakukan Konseling Oleh Biro SDM Polda Jatim

Penaindonesia.co.id. Terkait peristiwa pengunduran diri yang dilakukan Kasat Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Hendro Tri Susetyo, pada Kamis 1 oktober lalu. Kini Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jatim, telah melakukan konseling kepada keduanya, dalam hal ini Kapolres Blitar dan Kasat Sabhara Polres Blitar. Keduanya juga telah difasilitasi untuk dikomunikasikan di tingkat biro SDM Polda Jatim.

“Ini hanya miskomunikasi saja, terhadap keduanya sudah difasilitasi untuk di komunikasikan di tingkat biro SDM.” Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Pada Jum’at (2/10/2020).

Lebih lanjut, Kombes Truno menegaskan, setiap personil Polri bisa dilakukan pembinaan melalui biro SDM, namun sangat disayangkan jika terjadi pengunduran diri atau pensiun dini, karena itu hanya emosi sesaat yang bersangklutan pada waktu itu.

“Untuk selanjutnya, Kasat Sabhara apabila diperlukan akan dilakukan penyegaran atau tour of area kebutuhan dinamika organisasi. Namun sejauh ini masih belum ada penggantian tapi paling tidak organisasi tetap bisa berjalan.” Tegasnya.

Dalam amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, Polri diamanahkan untuk harkamtibmas. Yakni, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, tentunya perlu suatu pembuktian dalam hal ini.

“terkait informasi-informasi yang disampaikan tentu tidak kontra produktif dengan aturan undang-undang, namun demikian dengan perkataan tersebut, dengan emosionalnya itu kan butuh pembuktian. Tidak serta merta itu berarti ada suatu kebenaran. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi disini.” Jelasnya.

Mabes Polri Tarik Kasat Sabhara Polres Blitar ke Polda Jatim: Sudah Enggak Kondusif

Kasat Sabhara Polres Blitar AKP Agus Hendro Tri Susetyo ditarik ke Polda Jawa Timur usai mengajukan pengunduran diri sebagai anggota kepolisian lantaran merasa kecewa kepada Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Prasetyo.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, keputusan itu merupakan hak prerogatif Kapolda Jawa Timur Irjen Fadil Imran.

“Jadi situasinya sudah enggak kondusif. Yang bersangkutan kan sudah ngomong di media, tentu itu tadi hak personel. Itu jadi pertimbangan pimpinan, yasudah ditarik saja ke Polda biar gampang pemeriksaan, biar nanti gampang. Karena kalau di sana yang bersangkutan sudah tidak nyaman toh,” tutur Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Meski begitu, lanjut Awi, belum jelas penarikan tersebut hanya sebatas bagian dari proses pemeriksaan saja atau sekaligus pergantian penugasan.