Pekerja RHU Demo Risma, Tuntut Cabut Perwali 33

Penaindonesia.co.id-Newnormal. Ratusan orang gabungan dari pekerja hiburan (Tempat Rekreasi Hiburan Umum) dan pekerja seni, gelar aksi damai menuntut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mencabut atau merevisi Perwali nomor 33 tahun 2020. Senin (3/8/2020).

Aksi damai juga dihadiri Nurdin Longgari, Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila kota Surabaya yang mewakili pekerja hiburan, para pekerja hiburan, dan para pekerja seni, serta anggota Pemuda Pancasila.

Bang Nurdin menyatakan, bahwa Perwali no 33 tahun 2020 membuat pekerja hiburan dan seni merasa susah dalam hal ekonomi.

“Pekerja hiburan dan seni menganggur selama 5 bulan dan berjalan 6 bulan, mereka taat aturan ketika PSBB diberlakukan selama 3 bulan. Memasuki new normal ada Perwali 28 meringankan kita untuk bekerja. Tiba-tiba dirubah menjadi Perwali 33. Di pasal 20 ayat 1 dan 2 membuat kita tidak bisa bekerja. Dan ditambah di pasal 25a terkait jam malam yang tidak jelas,” teriak Nurdin diatas mobil komando.

“Kami minta Bu Risma mencabut atau merevisi Perwali 33. Rakyatmu ini butuh pekerja, mereka butuh makan. Banyak anak-anak kelaparan, mereka butuh susu. Pekerja seni sampai menjual gitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” teriak Nurdin yang di sambut gema cabut perwali sekarang juga oleh para pendemo.

“Jangan hanya menghijaukan kota, tetapi hijaukan pekerjaan mereka. Sebentar lagi ibu tidak jadi Walikota lagi, jangan memberikan kami kenangan yang tidak enak. Taman saja diperbaiki, masa nasib kami tidak diperbaiki bu Risma,” teriak Nurdin berapi-api.

“Bantu kami kelonggaran untuk bekerja, hijaukan penghasilan kami, jangan hanya taman dihijaukan,” lanjut Nurdin.

“Kita berusaha nemuin Walikota ataupun wakil Walikota, namun hanya ditemui pak Irvan, kita tidak mau. Jika bu Risma tidak mau nemui kita karena Corona, kan bisa melalui Zoom, supaya masyarakat mengetahui aspirasinya didengar Walikota. Jadi ga ketemu Walikota, akhirnya kita akan putuskan aksi lebih besar lagi pada tanggal 6 Agustus,” ungkap Nurdin Longgari sebagai ketua team negosiasi saat ditemui di kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur jalan Jaksa Agung Suprapto Surabaya usai aksi demo.

Selain ketemu Irvan, Nurdin mengaku bertemu dengan Kapolrestabes Surabaya. “Sempat bertemu Kapolres, dan Kapolres tidak mendukung kita. Beliau sendiri bilang tidak mendukung dicabut Perwali 33 karena masih pandemi. Jika alasan pandemi, jangan diskriminasi, hotel banyak buka, hotel termasuk RHU,” tambah Nurdin.

“Jadi tuntutan kita jelas, bu Wali mencabut atau merevisi Perwali 33. Jam malam ayo kita adil tutup semua kegiatan yang ada, jangan sebagian saja. Perwali 33 itu cacat. Jam malam dimulai pukul 22.00 wib sampai jam berapa tidak ada dicantumkan,” tambah Nurdin.

“Kita beberapa hari lalu Hearing dengan komisi D DPRD Surabaya, dan saya dapat informasi aspirasi kita sudah disampaikan ke Walikota, tapi kenyataannya, wakil rakyat tidak dihiraukan, Walikota Surabaya sudah melecehkan anggota DPRD,” tambah Nurdin.

Selain aksi demo yang akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus mendatang, Nurdin Longgari menyebutkan akan meminta pertimbangan dan masukan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang Perwali 33 yang menyengsarakan rakyat Surabaya yang berkerja ditempat hiburan.

“Kita minta dan memohon ketua DPD RI untuk memfasilitasi kita, bertemu dengan Mendagri untuk bisa memanggil Walikota, kasihan rakyat butuh makan,” pungkas 

Sementara, Basuki dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya menyatakan bahwa Perwali 33 membelenggu kesejahteraan.

“Pemerintah Surabaya kurang peduli terhadap masyarakat kota Surabaya dengan diterbitkan Perwali 33. Para pekerja hiburan dan seni terbelenggu kejahteraan untuk keluarganya karena tidak bekerja,” teriak Basuki diatas mobil komando hang dijadikan tempat untuk orasi.

“Apa bedanya kerja siang atau malam, kenapa ada diskriminasi untuk pekerja malam. Jika demo ini tidak di gubris Walikota, kita akan turun lebih besar lagi,” tambah Basuki yang disambut antusias para pendemo.