PAPPRI, PAMMI dan RHU Surabaya Minta Perwali No 33 di Evaluasi

Penaindonesia.co.id-Newnormal. Sejumlah pengurus Persatuan Artis Penyanyi pencipta lagu Republik Indonesia (PAPPRI) dan Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Surabaya bersama pekerja rekreasi hiburan umum (RHU) yang tergabung dalam Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kota Surabaya, mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya, terkait penerapan Perwali Nomor 33 tahun 2020 yang dianggap merugikan dan mendesak untuk dicabut atau direvisi.

Ketua PAPPRI Jawa timur, Sastra Harijanto Tjondrokusumo.mengatakan semestinya pemerintah melihat terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi warga, dampak dari perwali no 33-2020 sebelum diterbitkan dan jangan semena mena mengeluarkan SK tersebut.

“kami sangat prihatin dengan SK Perwali No 33-2020 yang sangat merugikan kelangsungan hidup seluruh elemen seniman, artis,pemusik dan para pekerja rekreasi hiburan umum” tandas Hari Sapaan akrab Sastra Harijanto Tjondrokusumo. Senin (27/07)

Hari menambahkan, Kami mengerti dengan kondisi pandemi covid-19 dan juga taat hukum protokol Kesehatan. namun pemerintah kota Surabaya juga harus mengerti nasib kami yang termpak langsung corona.

“Kami taat hukum dan mengerti kondisi covid-19 di kota Surabaya yang sampai saat ini belum menurun. Tapi bagaimana nasib kami, keluarga kami dan ribuan para pekerja hiburan yang tersendat selama 6 bulan akibat aturan protokol kesehatan. ujar Hari.

Baca Juga:  PAPPRI Jatim Gelar Lomba Paduan Vokal Anak "Indonesia Satu" 2019

Di saat yang sama, Nurdin Longgari Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, mengatakan bahwa Perwali 33 tahun 2020 terutama di pasal 20, termasuk pasal 25 (a) tentang penerapan pemberlakukan jam malam dinilai sangat memberatkan bagi para pekerja RHU.

”Itu yang kami perjuangankan. Kami pekerja RHU tergabung dalam badan pekerja dan buruh Pemuda Pancasila meminta Perwali 33 tahun 2020 dicabut atau direvisi,” ujar Nurdin Longgari Ketu Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

Jika sampai akhir bulan juli tidak dicabut atau revisi, kata Nurdin, maka pihaknya bersama seluruh pekerja RHU lainnya akan turun ke jalan untuk melakukan aksi yang lebih banyak lagi.

“Jika tidak ada revisi ataupun mencabut perwali 33 tahun ini kita akan turun ke jalan melakukan aksi, pada hari senin, 3 Agustus 2020,” tegas Nurdin.

Baca Juga:  Peduli Karya Anak Negeri, PAPPRI Jatim Gelar Festival Vokal Anak 2019 "INDONESIA SATU"

Semntara, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan, jika pihaknya menerima pengaduan dari beberapa kelompok komunitas pekerja seni dan RHU, yang mengeluhkan soal penerapan Perwali 33 tahun 2020.

“Mereka menyampaikan keluhan tentang pelaksanaan Perwali 33 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,” ujar Khusnul Khotimah, usai menerima pengaduan. Senin (27/07/2020)

Dalam pengaduan ini, politisi perempuan PDIP ini mengaku sudah mendengarkan beberapa masukan maupun keluhan selama lima bulan terakhir karena tidak bisa bekerja.

“Selama lima bulan ini mereka tidak bisa bekerja sedangkan kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi,” kata Khusnul.

Karena itu, kata dia, melalui pertemuan ini Komisi D meminta kepada Pemerintah Kota untuk merevisi perwali 33 tahun 2020 dan yang kedua segera menyiapkan solusi kepada masyarakat karena terdampak.

“Karena lima bulan ini mereka tidak bisa bekerja dan mereka warga kota surabaya mengantungkan hidupnya pada industri (RHU) di surabaya,” pungkas Khusnul. (ipin)