Ketum GP Ansor Minta DPR Jangan Dulu Bahas RUU HIP

Penaindonesia.co.id-Lawancorona. PP Gerakan Pemuda Ansor minta kepada DPR supaya tidak tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menilai draf RUU yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR RI masih membutuhkan banyak pendalaman, dialog, dan masukan dari berbagai kalangan. “Mengingatkan pembahasan RUU tersebut jangan sampai tergesa-gesa,” kata Yaqut lewat keterangan tertulis pada Rabu, (10/6).

Pembahasan RUU, kata dia, tidak bisa dikerjakan dengan serampangan. Karena Yaqut menyebutkan muara RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi pedoman kuat bagi penyelenggara negara dalam menyusun, merencanakan, dan mengevaluasi pembangunan nasional.

RUU ini, menurut dia, juga berkaitan dengan segala sendi kehidupan rakyat Indonesia. Yakni dari politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan.

“Di tengah persoalan yang besar dan mendesak bangsa ini, yakni penanganan pandemi Covid-19, penundaan pembahasan RUU tersebut adalah pilihan tepat. Sebelum membahas RUU ini DPR harus melakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut dia, dari penelusuran GP Ansor ada beberapa catatan penting untuk DPR sebelum pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Pertama, RUU tersebut belum mencantumkan secara jelas Ketetapan (Tap) MPRS XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Kedua, konsiderans RUU HIP tidak menyertakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan/atau ideologi transnasional.

“Ini juga harus diperbaiki. Jangan sampai lahirnya UU nanti menjadi amunisi baru bagi kelompok-kelompok radikal dan intoleran untuk bangkit lagi,” kata Yaqut.