Kasus Dugaan Pendeta Cabul, PH : Pembuktian Harus Bernilai Hukum

Penaindonesia.co.id. Sidang lanjutan perkara dugaan pencabulan yang menjerat terdakwa pendeta Hanny Lanyantara (HL), kembali digelar di ruang sidang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, Kamis (10/09).

Dalam persidangan yang digelar secara tertutup itu, Abdurrachman Saleh, penasihat hukum (PH) terdakwa HL, menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Muhammad Sholehuddin, S.H., M.H.

Ditemui usai persidangan, saat dikonfirmasi, PH asal Situbondo itu menyampaikan bahwa pembuktian hukum pidana dalam perkara asusila harus sangat hati-hati. Karena perbuatan asusila rata rata tidak ada fakta yang nyata. Karena pencabulan, perzinaan itu sulit untuk pembuktian di mata hukum.

“Untuk pengukuran pembuktiannya apa ?, tetap pasal 184 KHUP tetapi harus terukur. Apakah benar kesaksian-kesaksiannya ada hubungannya dengan kejadian peristiwa pidananya. Harus terukur, tidak klop dengan tindak pidana umum. Untuk pidana umum pembuktian gampang sekali banyak saksi-saksi. Tapi perbuatan pidana zina, asusila sangat relatif sekali alat buktinya,” beber Abdurachman Saleh.

Ia menambahkan, dari keterangan saksi ahli yang hadir pada persidangan kali ini juga menjelaskan bahwa pembuktian perbuatan asusila harus terukur betul. Artinya harus bernilai hukum bukan cerita, bukan katanya, bukan begini, tapi ada ukuran pastinya.

“Jadi tadi dicontohkan orang bersama masuk hotel, apakah itu perbuatan asusila. Belum tentu, itukan penafsiran umum. Tapi penafsiran hukum apa. Bukti otentik, kan belum tentu seseorang masuk hotel atau masuk kamar perbuatan asusila. Jadi itu asumsi hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut, masih kata Abdurachman Saleh, dalam perkara ini, menurut saksi ahli bahwa asumsi hukumlah yang harus diterapkan, bukan asumsi umum. Karena asumsi umum tidak dapat dikaitkan dengan asumsi hukum.

“Saksi ahli menyatakan kalau asumsi umum tidak bisa disambungkan dengan asumsi hukum. Karena apa ?. Karena didalam hukum pidana adalah bukti materiilnya, kenyataannya seperti itu. Jadi kalau perzinaan seperti apa ?, kalau pencabulan seperti apa itu terjadi ?,” katanya.

Di penghujung wawancara, Abdurrachman berharap agar hakim bijaksana dan adil dalam memutuskan perkara. Dan ia tidak akan mempengaruhi hakim dan jaksa, semua terukur dari pembuktian dipersidangan.

“Jangan sampai hakim teropini dari asumsi-asumsi publik yang sementara ini diciptakan benar-benar adanya terjadi peristiwa itu, padahal sebenarnya peristiwanya tidak seperti itu,” tandasnya.(masJK)