Jalur PPDB Kota Surabaya Diduga Tidak Fair, Banyak Jalur “Titipan”

Penaindonesia.co,id-newnormal. Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2020 kota Surabaya, sekarang ini banyak warga merasa kurang puas atas hasil yang didapatkan guna mendaftarkan anaknya menuju sekolah yang diinginkan.

Sistem PPDB yang diterapkan dinas pendidikan adalah adanya peta peta zonasi, pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Akibat Sistem tersebut, puluhan warga mendatangi gedung Wakil Rakyat (DPRD) Surabaya untuk mengadu.Aksi yang berjalan damai ini didampingi oleh KBRS Perjuangan di bawah komando Yanto Banteng (sebutan akrabnya).

Dalam Aspirasinya Ia menyerukan apa yang dialami oleh masyarakat ini, Yanto meminta adanya “Fair” (Keterbukaan) dalam Sistem PPDB. Kamis (2/07).

“Yang menarik dalam PPDB tahun ini ada fenomena baru yang di perbolehkan oleh dinas pendidikan Surabaya yaitu domisilli ini rawan terjadi penyimpangan karena wali murid bisa saja meminta surat keterangan domisili di RT yang berdekatan dengan lokasi sekolah yang di tuju. Ada satu jalur penerimaan yang sudah tidak menjadi rahasia umum yaitu Jalur titipan partai, dan monggo dinas pendidik Surabaya di tahun-tahun mendatang berani menolak dengan tegas sistem ini yang justru mengurangi pagu umum,” kata Yanto.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Hj Khusnul Khotimah dan Anggota dr Akmarawita Kadir dan Badru Tamam yang membidangi Kesejahteraan Rakyat akhirnya menemuhi para ibu ibu tersebut.

Khusnul khotimah selaku Ketua Komisi D, DPRD Kota Surabaya menambahkan memang SMP Negeri di Surabaya ini Terbatas, hanya 63 sekolahan SMP Negeri. Jadi tidak mungkin bisa menampung kalau lulusan SD minta masuk Sekolah di SMP Negeri semua.

“Namun saya akan mengusahakan SMP Swasta di Surabaya juga Gratis dan berkualitas Seperti SMP Negeri bagi yang tidak Mampu,” janji Khusnul Khotimah.