Emil Dardak: Peningkatan Jumlah Positif Corona Bukan Suatu Kegagalan Pencegahan

PenaIndonesia.co.id – Lawan Corona. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menilai peningkatan signifikan jumlah positif Covid-19 di Jatim bukan suatu kegagalan pencerahan tetapi merupakan keberhasilan penelusuran tim di berbagai wilayah.

“Sekarang ini tidak ada satu pun daerah di Jatim yang tidak terpapar Covid -19 bahkan saat ini kita melandai di tingkat yang tinggi, semoga ini bisa segera menurun,” kata Wagub saat dialog virtual dengan DPP IAEI Topic: IAEI Webinar Series: Spiritualism, Leadership, and Pandemic Covid-19, kediaman Wagub Surabaya, Kamis (14/5/2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua yang dilakukan di Surabaya raya (Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo) lanjut Wagub, terbukti mampu mengkontrol jumlah penyebaran.

Berdasarkan update data per Kamis (14/5/2020) jumlah kasus positif di Jawa Timur sebanyak 1.858 kasus. Untuk kasus PDP di Jawa Timur. jumlah PDP sebanyak 4.509 orang dengan yang masih diawasi ada 2.037 orang.

Sedangkan ODP di Jawa Timur per hari ini mencapai 21.910 kasus dengan total yang masih dipantau ada sebanyak 4.236 orang.

Saat ini, Pemprov bukan hanya berkonsentrasi dalam penanganan pasien saja, tetapi juga dampak yang diakibatkan salah satunya ekonomi dan sosial. Bentuk upayanya adalah Bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Jumlahnya bertambah, dari sebelumnya 2,8 juta, bertambah satu juta, sehingga yang mendapatkan bantuan pangan non tunai menjadi 3,8 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini, warga terdampak Covid-19 bisa menikmati dana pelapisan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan.

Diutamakan warga perkotaan ya tidak mendapatkan bantuan, menurut Wagub, karena untuk persoalan Covid, yang sangat merasakan dampaknya adalah warga kota, sedangkan warga di desa masih bisa bekerja menggap sawah.

“Kita menyadari bahwa ini situasi yang lebih sulit lagi bagi saudara-saudara kita di perkotaan karena mata pencahariannya banyak bergantung pada nonpertanian, seperti pedagang,” tuturnya.

Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu dari Pemprov Jatim.

“Kita berikan suplemen senilai 50 persen dari bantuan pusat, selama 3 bulan kedepan. Nah ini sudah pertama dicairkan dengan dukungan dari seluruh elemen pemerintah,” imbuhnya.

Tujuan top up ini karena warga di wilayah berbasis kelurahan, tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga Pemprov merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan.

Total KPM di Jawa Timur yang akan mendapatkan tambahan top up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp 99,906 miliar.